IPM: Revolusi Mental Mutlak Dari Gerakan Literasi

Surabaya - Jelang Konferensi Pimpinan Wilayah (Konpiiwil) se-Indonesia, yang akan digelar akhir bulan Desember 2015 ini, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), selenggarakan Seminar Nasional di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jawa Timur. Seminar ini mengankat tema “Politik Pendidikan di Era Jokowi”.  Ahad, (6/12).
Menurut Azaki Khoirudin (Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat IPM), Seminar ini bertujuan mengevaluasi 1 tahun kinerja pemerintah periode presiden Joko Widodo. Sebagai gerakan yang fokus di dunia pelajar IPM memandang penting untuk berbicara tentang pendidikan.
Lebih-lebih pada saat kampanye, Jokowi telah menjadikan Revolusi Mental sebagai alat untuk menarik simpati rakyat. Jika Jokowi serius dengan slogan Revolusi Mental, maka sudah seharusnya program-program Jokowi harus banyak diperioritaskan pada pendidikan. “Pelajar sering menjadi korban kebijakan, ganti menteri, ganti kebijakan” tuturnya.  Keadaan ini tak boleh dibiarkan,”tambah Azaki.
Seminar ini dibuka oleh Dr. Syamsuddin, M.Ag (Wakil Ketua Muhammadiyah Jawa Timur). Dalam sambutannya, ia berpesan kepada IPM sebagai generasi terdidik untuk bersikap kritis terhadap realitas sosial. Sebagai umat wasathan (tengahan) yang mampu menjadi penengah dan tampil sebagi generasi yang mampu menjawab tantangan umat, bangsa dan dunia, termasuk dunia pendidikan.
Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si (Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur) selaku pembicara pertama memulai dengan ilustrasi bahwa “Kemakmuran suatu bangsa tidak bergantung pada luasnya wilayah yang dimiliki bangsa tersebut, juga bukan pada kesuburan tanahnya. Kemakmuran suatu bangsa terletak pada jumlah pikiran yang terdidik dan moral yang tinggi.  Suatu bangsa yg jumlah penduduknya kecil ... bisa saja memiliki kemakmuran ygjauh lebih besar, serta memiliki kekuatan fisik dan moral yg lebih besar daripada bangsa besar jumlah penduduknya”.
Kegagalan pendidikansaat ini menurut Zainddin Maliki, diakibatkan beberapa hal seperti: moral dan mentalitas lemah, disiplin hilang, kecerdasan interpersonal lemah, disfunctional literacy karena gagal memberi 'pengetahuan  realitas', Illiterate, dan standart score test rendah. Baginya pendidikan yang baik, bukan bergantung pada kurikulum, tetapi dari pendidikan yang berangkat dari minat dan bakat siswa. Hingga ini Kemendikbud belum tuntas mengurus kurikulum. Pertanyaannya apakah Muhammadiyah tidak berani keluar dari kurikulum pemerintah? “Saya tidak percaya dengan Revolusi Mental,  Kalau evolusi mental baru ada, bagi saya mengubah mental  itu susah, lebih mudah mengubah fisik” tegasnya.
Zainuddin Maliki menawarkan beberapa solusi: pertama Membangun Masyarakat Pembelajar dengan memperbanyak toko buku dan perpustakaan. Kedua, mengembangkan pendidikan yang mendidik. Bukan sebaliknya pendidikan yang tidak mendididik.. Ketiga Transformasikan Survival Skillmenghadapi Abad 21/Era Globalisasi dengankurikulum progressive. Keempat, transfomasi Pendidikan Autentik, yaitu menajarkan apa yang ada dalam kehidupan (bukan hanya yang ada dalam kurikulum dan buku).Pendidikan Otentik dengan Pendidikan yang seolah-olah, dimana gurunya mengajar seolah-olah. Muridnya belajar seolah-olah. Jadi insinyur pun  yang seolah-olah.
Di sisi lain, sebenarnya program dan kinerja Jokowi mengamali paradok. Hal ini disampaikan oleh pembicara kedua Moh. Mudzakkir (Sosoiolog Pendidikan, yang juga Dosen Universitas Negeri Surabaya). Pada saat kampanye Jokowi memiliki Program Populis, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai daya tarik politik kelas menengah ke bawah. Terdapat paradok di sini. Jika dulu SMK menjadikan Jokowi terkenal. Malah kini ada dalam visi misi Jokowi tidak ada untuk program SMK. Padahal SMK adalah kebutuhan riil untuk anak yang tidak bisa kuliah.
Selama ini “Pendidikan hanya sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Jangan heran jika ganti menteri, ganti kebijakan” tandas Moh. Mudzakkir. Pelajar dan dunia pendidikan selalu menjadi korban kebijakan yang salah. Misalnya problem karakter saat ini adalah terletak pada elit bangsa, politisi, akan tetapi malah pendidikan yang tidak salah menjadi obyek sasaran. Apartur negara yang tidak disiplin, malah rakyat yang disiplinkan. Pemimpin bangsa ini yang korupsi. Pelajar yang tidak bersalah menjadi korban kurikulum karanter dan pendidikan antikorupsi. Seharusnya yang dibereskan adalah elite negeri ini, bukan pelajar yang tak bersalah.
IPM Tentuharus menggalakkan danmeningkatkan tradisi membaca, pengadaan perpustakaan. Kalau komunis merebut alat-alat reproduksi. Maka IPM dengan paradigma kritisnya merebut alat produksi pengetahuan. Kampanye Buku, gerakan membaca.  Karena Revolusi Mental tak akan terjadi tanpa adanya budaya membaca dan literasi di masyarakat. (By : PP IPM)